RibakNews.com (Asahan) —Aliansi Masyarakat Nelayan menggelar aksi demo di depan Kantor Pelayanan Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan Tanjungbalai Asahan, Jumat (23/1/2027), pukul 10.00 Wib.
Dalam aksi yang diikuti puluhan nelayan dari berbagai kelompok lokal, mereka mengeluarkan pernyataan sikap yang menuntut perbaikan kebijakan dan pelayanan terkait sektor perikanan.
Koordinator Aksi, Usman Ritongan, menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah dan dinamika administrasi yang berjalan saat ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, khususnya nelayan. “Kita bekerja keras mengandalkan hasil laut, tapi berbagai biaya dan aturan baru justru semakin membebani. Jika terus seperti ini, perekonomian nelayan akan tercekik,” ucap Usman saat memberikan sambutan di lokasi demo.
Delapan tuntutan yang disampaikan :
1. Penolakan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10% dan penuntutan biaya yang lebih adil.
2. Penolakan terhadap naturalisasi kapal asing yang dinilai merugikan nelayan lokal.
3. Penolakan penerapan sistem Pelacak Posisi Kapal (VMS) bagi kapal nelayan kecil dengan kapasitas GT.30 ke bawah.
4. Penolakan sanksi denda maupun zona tangkap yang dianggap tidak sesuai kondisi nyata nelayan.
5. Penolakan penambahan Laporan Perhitungan Mandiri (LPM), mengingat telah ada aturan pasca bayar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Penggantian petugas syahbandar Tanjungbalai Asahan yang dinilai tidak profesional dan menghambat proses pengurusan dokumen, yang berdampak pada aktivitas nelayan yang bergantung pada pasang-surut air laut.
7. Penempatan petugas cek fisik sertifikat kelayakan kapal di Tanjungbalai Asahan dan penolakan cek fisik tahunan yang dianggap menyengsarakan.
8. Pengeluaran peraturan yang berpihak kepada nelayan dan masyarakat kecil dari pemerintah pusat.
“Aksi ini kami lakukan dengan damai, sebagai bentuk suara hati nurani kami yang ingin diperhatikan oleh pihak berwenang. Kami berharap keadilan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyumbang bagi perekonomian daerah,” tambah Usman.
Aksi yang berlangsung tidak mendapat tanggapan dari pihak Syahbandar Perikanan namun tetap berjalan aman dan tertib ini juga mendapatkan dukungan dari pihak kepolisian Asahan dan elemen masyarakat lokal dan masa membubarkan diri pukul 12.00 Wib.
(CR).