Pejabat Dilarang Lewat Warga Bangun Jalan dengan Dana Pribadi, Forkorindo Riau : Presiden Prabowo Jangan Tutup Mata

RibakNews.com (Meranti) –Masyarakat Desa Renak Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, baru-baru ini memasang baliho berisi peringatan tegas kepada pejabat setempat. Peringatan tersebut ditujukan kepada Camat Pulau Merbau dan kepala desa (kades) di wilayah tersebut yang dinilai tidak berkontribusi dalam perbaikan jalan rusak yang dilakukan warga menggunakan dana pribadi.

Baliho yang terpasang di area jalan hasil swadaya Warga menyampaikan pesan berikut :

“Diberitahukan kepada Yth. Camat Pulau Merbau beserta Kades se-Kecamatan Pulau Merbau, yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam sumbangan perbaikan jalan rusak parah Desa Renak Dungun Batang Meranti, baik dalam bentuk dana uang maupun material, kami atas nama masyarakat Pulau Merbau tidak mengizinkan dunia akhirat kepada nama-nama di atas untuk melewati jalan yang telah kami perbaiki (COR). Perbaikan jalan ini menggunakan dana sumbangan dari masyarakat Pulau Merbau,”.

Pesan ini mencerminkan kekecewaan warga terhadap minimnya dukungan dari pihak Pemerintah setempat dalam menangani Infrastruktur Desa.

Menurut pantauan Awak Media foto baliho tersebut telah menyebar luas di media sosial, terutama di grup WhatsApp dan Facebook warga Kabupaten Kepulauan Meranti.

Saat ini, pihak Warga dan Pejabat terkait belum memberikan konfirmasi resmi terkait peristiwa ini. Awak Media akan terus mengupayakan konfirmasi dan menyampaikan perkembangan berita selanjutnya.

Terkait hal tersebut, LSM Forkorindo Riau mengecam keras terhadap Pemerintah Desa, Kabupaten, hingga Provinsi Riau, dan berharap penuh terhadap Pemerintah pusat khususnya Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto untuk tidak tutup mata dalam pembangunan daerah tertinggal Di Provinsi Riau.

“Kami selaku kontrol sosial sungguh kecewa terhadap pemerintah Desa Dimeranti dan Pemkab Meranti, hingga Pemrov Riau, mengapa pemerintah setempat tidak mampu memberikan yang terbaik untuk akses utama masyarakat di pedesaan, namun selalu menghamburkan Anggaran yang fantastis kepada kegiatan – kegiatan yang tidak begitu bermanfaat, banyak kegiatan yang tidak prioritas namun menghabiskan anggaran yang begitu besar, sehingga mengharuskan Masyarakat Membangun jalan dengan dana Swadaya tampa sumbangsi Pemerintah,” pungkasnya Tp. Batubara selaku Ketua DPD LSM Forkorindo Provinsi Riau.

“Untuk itu, kami berharap Bapak Presiden Prabowo tidak tinggal diam atas penderitaan masyarakat daerah Tertinggal, yang sebenarnya telah menyediakan Anggaran fantastis melalui Program 3T namun tidak terealisasi dengan baik di lapangan, kami berharap Presiden Prabowo periksa anggaran tersebut, mengapa masih saja ada masyarakat yang menderita di daerah tertinggal hingga membangun jalan dengan dana pribadi,” tutupnya.

(Red/Tim).