Uang Rakyat Rp13,9 Miliar Dipertanyakan! Ketua KONI dan Kadispora Bekasi Dituntut Buka Pertanggungjawaban

RibakNews.Com (Kabupaten Bekasi) –Persoalan pertanggungjawaban dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan serius.

Tiga organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Ketua KONI dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi segera memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.

Sorotan tersebut mencuat menyusul informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui dokumen Nomor 48.A/T/LHP/DJPKN-BDG/PPD.01/06/2026. Dalam dokumen yang menjadi perhatian ketiga LSM tersebut, terdapat temuan belanja hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp13.911.337.800.

Persoalan yang dipertanyakan bukan sekadar besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah daerah, melainkan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya, apakah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta apakah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ketua Umum LSM FORKORINDO, Tohom TPS, SE, SH, MM, didampingi Ketua Umum LSM AMAN Rusben Siagian dan Ketua DPD LSM KAMPAK-RI Provinsi Jawa Barat Indra Pardede, menyampaikan keprihatinan atas persoalan tersebut.

Tohom menegaskan, dana hibah yang bersumber dari APBD bukan uang pribadi pejabat, bukan pula dana yang dapat dipergunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

“Jangan sampai ketika pemerintah daerah begitu mudah menggelontorkan dana hibah miliaran rupiah, tetapi ketika diminta pertanggungjawabannya justru tidak jelas. Uang tersebut adalah uang rakyat. Setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Tohom.

Ia juga mempertanyakan rincian penggunaan anggaran pada sejumlah bidang di lingkungan KONI Kabupaten Bekasi yang menjadi perhatian dalam persoalan tersebut.

Berdasarkan rincian data yang disampaikan kepada awak media, alokasi penggunaan anggaran tersebut meliputi:

Bidang Organisasi: Rp737.160.000.

Bidang Pembinaan Prestasi: Rp12.599.650.000.

Bidang Hukum: Rp210.000.000.

Bidang Penelitian dan Pengembangan: Rp72.900.000.

Bidang Humas: Rp58.112.000.

Bidang Umum: Rp233.515.800.

Total keseluruhan mencapai Rp13.911.337.800.

Menurut Tohom, rincian tersebut harus dibuka dan diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai laporan di atas kertas terlihat lengkap, sementara bukti transaksi, dokumen pendukung, dan realisasi kegiatan tidak mencerminkan penggunaan anggaran yang sebenarnya.

RUSBEN SIAGIAN SOROTI TRANSAKSI TUNAI DAN KELENGKAPAN LPJ

Sementara itu, Ketua Umum LSM AMAN, Rusben Siagian, menyoroti mekanisme penyaluran dan penggunaan dana hibah kepada bidang-bidang di lingkungan KONI. Ia mempertanyakan adanya pengeluaran yang menurut informasi dan dokumen yang diterimanya sebagian besar dilakukan secara tunai, bukan melalui transfer perbankan.

Menurut Rusben, mekanisme pembayaran tunai harus diperiksa secara cermat, terutama terkait bukti penerimaan, identitas penerima, kuitansi, kesesuaian transaksi, dan pertanggungjawaban setiap kegiatan.

“Kalau memang anggaran miliaran rupiah dikeluarkan, mana bukti pertanggungjawabannya?

Siapa penerimanya?

Kegiatan apa yang dilaksanakan? Apakah seluruh pengeluaran sesuai dengan NPHD?

Jangan sampai uang rakyat keluar, tetapi dokumen pertanggungjawabannya justru tidak lengkap,” ujar Rusben.

Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi tidak hanya menerima penjelasan administratif, tetapi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli dan bukti transaksi serta mencocokkannya dengan realisasi kegiatan di lapangan.

Rusben menegaskan, dugaan penyimpangan tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana. Namun, apabila ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, atau kerugian keuangan daerah, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

INDRA PARDEDE: JANGAN ABAIKAN REKOMENDASI BPK, PEJABAT PUNYA KEWAJIBAN HUKUM!

Ketua DPD LSM KAMPAK-RI Provinsi Jawa Barat, Indra Pardede, menyoroti aspek hukum dan kewajiban pejabat pengelola anggaran dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Ia mengingatkan bahwa pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah tidak boleh menganggap persoalan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai urusan administrasi biasa.

Indra merujuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Pasal 20, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sementara itu, Pasal 20 ayat (5) mengatur konsekuensi administratif bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan berlindung di balik alasan administrasi apabila kewajiban pertanggungjawaban belum diselesaikan. Hasil pemeriksaan BPK bukan dokumen pajangan. Ada rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti dan ada batas waktu yang harus dipatuhi,” tegas Indra.

Menurutnya, apabila memang terdapat dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya, maka harus ada penjelasan mengenai langkah pemulihan, pengembalian dana apabila diwajibkan, serta siapa pejabat atau pihak yang bertanggung jawab.

TIGA LSM DESAK INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM BERTINDAK

Ketiga LSM tersebut mendesak Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah KONI, termasuk memeriksa:

Kelengkapan dan keabsahan LPJ setiap bidang.

Kesesuaian realisasi belanja dengan NPHD.

Bukti transfer, kuitansi, dan penerima pembayaran tunai.

Bukti pelaksanaan kegiatan dan dokumen pendukung.

Pertanggungjawaban pengurus KONI serta pejabat pemberi dan pengawas hibah.

Status tindak lanjut rekomendasi BPK dan pengembalian dana apabila diwajibkan.

Mereka juga meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi menjelaskan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian hibah tersebut.

Pertanyaan publik semakin penting: apabila ditemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran sebesar Rp13,9 miliar, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengurus penerima hibah, pejabat yang memproses pencairan, atau pejabat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan?

Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi laporan serapan anggaran, sementara pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat masih menyisakan tanda tanya.

Ketiga LSM menegaskan akan mendorong tindak lanjut pemeriksaan sesuai mekanisme hukum apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai penyimpangan dan kerugian keuangan daerah.

UANG RAKYAT BUKAN UANG PRIBADI. JABATAN BUKAN TAMENG PERTANGGUNGJAWABAN!

Kini publik menunggu penjelasan resmi Ketua KONI Kabupaten Bekasi dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Apakah seluruh dana hibah tersebut benar-benar digunakan sesuai NPHD? Apakah LPJ telah dilengkapi? Bagaimana tindak lanjut rekomendasi BPK? Dan apakah terdapat dana yang wajib dikembalikan ke kas daerah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka, disertai dokumen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi bukan kemurahan hati pejabat, melainkan kewajiban dalam mengelola uang rakyat.

(Maruli).