Forkorindo Riau Laporkan PJN Ke Polresta, Dugaan Korupsi Ditaksir Capai Rp.2,2 Miliar

RibakNews.com (Pekanbaru) —Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Provinsi Riau mengambil langkah tegas dengan resmi melaporkan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau, ke Polresta Pekanbaru.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kekurangan mutu pekerjaan pada proyek Pembangunan Jalan Riau Baru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.16.227.338.000,00 itu kini menjadi perhatian serius Forkorindo Riau setelah ditemukan indikasi dugaan kekurangan mutu pekerjaan yang ditaksir mencapai Rp2.276.960.000,00 atau sekitar Rp2,27 miliar.

Angka tersebut bukan nilai yang kecil. Jika dugaan itu terbukti melalui pemeriksaan teknis dan audit yang berwenang, maka persoalan ini patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menyangkut penggunaan uang negara dan kualitas pembangunan infrastruktur yang seharusnya dinikmati masyarakat.

Ketua DPD Forkorindo Provinsi Riau, Tp. Batubara, menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penggunaan anggaran negara.

“Kami tidak ingin uang rakyat yang bersumber dari APBN diperlakukan seolah-olah tidak memiliki pertanggungjawaban. Anggaran lebih dari Rp16,2 miliar itu bukan uang pribadi pejabat maupun pihak pelaksana pekerjaan. Itu adalah uang negara yang harus dipertanggung jawabkan setiap rupiahnya,” tegas Tp. Batubara.

Menurutnya, dugaan kekurangan mutu yang ditaksir mencapai Rp2,27 miliar merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

“Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya bagus di atas kertas dan laporan administrasi, tetapi kualitas fisik pekerjaannya justru tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Kalau benar terdapat kekurangan mutu hingga miliaran rupiah, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini yang harus dibuka secara terang-benderang,” ujarnya.

Tp. Batubara juga meminta Polresta Pekanbaru agar tidak memandang laporan tersebut hanya sebagai persoalan administratif atau perbedaan penilaian teknis semata.

“Kami meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan. Periksa seluruh dokumen kontrak, spesifikasi teknis, laporan progres pekerjaan, hasil pengujian laboratorium, berita acara pemeriksaan pekerjaan, hingga dokumen pembayaran. Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara, kami mendesak agar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Forkorindo Riau menilai pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang menggunakan APBN tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi. Kualitas pekerjaan fisik harus benar-benar diuji berdasarkan spesifikasi teknis, volume, mutu material, serta ketentuan kontrak.

Oleh karena itu, Forkorindo meminta penyidik menelusuri seluruh rantai tanggung jawab pelaksanaan proyek, mulai dari pihak pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan pengawas, penyedia jasa atau kontraktor pelaksana, hingga pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Selain itu, Forkorindo juga meminta agar dilakukan pemeriksaan teknis secara independen terhadap hasil pekerjaan untuk memastikan apakah dugaan kekurangan mutu tersebut benar terjadi dan berapa nilai kerugian negara yang sesungguhnya apabila ditemukan penyimpangan.

“Jangan ada yang merasa kebal hukum hanya karena proyek ini berada di bawah instansi pemerintah pusat. Hukum harus berlaku sama. Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan, tetapi ketika ada indikasi persoalan dalam penggunaan uang negara, maka wajib dilakukan pemeriksaan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Tp. Batubara.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar mengejar serapan anggaran maupun penyelesaian administrasi proyek. Infrastruktur dibangun untuk kepentingan masyarakat, sehingga kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama.

Apabila dugaan kekurangan mutu tersebut nantinya terbukti, maka persoalan ini tidak boleh berakhir hanya dengan teguran administratif tanpa menelusuri kemungkinan adanya unsur pidana.

Forkorindo Riau menegaskan akan mengawal laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan penanganan dari aparat penegak hukum.

“Jangan biarkan uang negara bocor akibat pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Kami akan mengawal persoalan ini. Jika memang tidak ada penyimpangan, silakan buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Namun, jika ditemukan tindak pidana korupsi, kami meminta agar siapa pun yang terlibat diproses tanpa pandang bulu,” tutup Tp. Batubara.

Kini publik menunggu langkah konkret Polresta Pekanbaru dalam menindaklanjuti laporan Forkorindo Riau. Sebab, setiap rupiah APBN adalah uang rakyat, dan setiap pekerjaan yang dibiayai negara wajib dipertanggungjawabkan.

Korupsi bukan hanya merampas uang negara, tetapi juga mengkhianati hak masyarakat atas pembangunan yang berkualitas.

(Ir. Habeahan, SH).