PT RAPP Buka Suara soal Pencabutan Konsesi, Klaim Berkontribusi Rp.350 triliun Untuk Riau

Oplus_131072

RibakNews.com (Pekanbaru) —PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) akhirnya menyampaikan pernyataan resmi menyikapi informasi mengenai keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan di Provinsi Riau.

Melalui pernyataan resmi Corporate Communications PT RAPP yang disampaikan dari Pangkalan Kerinci, perusahaan menyatakan telah menerima informasi tersebut melalui pemberitaan media. Namun, hingga pernyataan itu diterbitkan, PT RAPP mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait,” demikian bunyi pernyataan resmi PT RAPP.
Perusahaan juga menegaskan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah.

41 Ribu Pekerja dan Ratusan Pelaku Usaha Lokal Jadi Perhatian
Salah satu poin paling mencolok dalam pernyataan tersebut adalah besarnya dampak sosial dan ekonomi yang dikaitkan dengan aktivitas PT RAPP bersama Grup APRIL.
Perusahaan menyebutkan bahwa PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi pemasok barang dan jasa.

Tidak hanya itu, berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas PT RAPP diperkirakan turut mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Provinsi Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Angka tersebut menjadi perhatian serius di tengah dinamika kebijakan pemerintah terkait pencabutan konsesi kehutanan di Riau.
PT RAPP menyatakan bahwa prioritas utama perusahaan saat ini adalah memastikan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasionalnya.

Perusahaan juga berjanji terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya guna meminimalkan potensi gangguan yang mungkin timbul.

Klaim Kontribusi Rp350 Triliun untuk Ekonomi Riau, Dalam pernyataan resminya, PT RAPP turut membeberkan kontribusi ekonomi perusahaan selama beroperasi di Provinsi Riau.

Pada periode 2016 hingga 2025, perusahaan mengklaim telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

Selain kontribusi ekonomi, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir PT RAPP juga menyebut telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut meliputi upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Angka-angka tersebut menjadi bagian dari argumentasi perusahaan mengenai besarnya keterkaitan aktivitas operasional PT RAPP dengan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat di Riau.

PT RAPP juga menyinggung perjalanan panjang perusahaan yang telah menjadi bagian dari Provinsi Riau selama lebih dari tiga dekade.
Dalam pernyataannya, perusahaan menggambarkan perkembangan Pangkalan Kerinci yang pada 1993 disebut masih merupakan komunitas dengan sekitar 200 penduduk, hingga kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa.

Perusahaan memperkirakan sekitar 20 persen dari jumlah penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional PT RAPP.

Pernyataan ini sekaligus memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara aktivitas industri perusahaan dengan perkembangan kawasan Pangkalan Kerinci dan kehidupan masyarakat sekitarnya.

85 Persen Produksi Diekspor, Devisa Negara Jadi Pertaruhan Ekonomi
Di sektor industri dan perdagangan, PT RAPP bersama Grup APRIL menyatakan menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 pasar dunia.

Bahkan, perusahaan menyebut lebih dari 85 persen produksinya diekspor sehingga turut menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu aspek yang disoroti perusahaan dalam menjelaskan posisi industri pulp dan kertas terhadap perekonomian nasional.

Klaim Kelola Hampir Setengah Juta Hektare Kawasan Hutan
Tidak hanya berbicara mengenai ekonomi, PT RAPP juga menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan bagian penting dari kegiatan operasional perusahaan.

Dalam pernyataan tersebut, PT RAPP menyebut selain mengelola areal tanaman industri, perusahaan juga melakukan pelestarian hampir setengah juta hektare kawasan hutan.
Upaya itu termasuk melalui program Restorasi Ekosistem Riau (RER), yang disebut sebagai bagian dari dukungan perusahaan terhadap target Indonesia dalam mewujudkan FOLU Net Sink 2030.

Perusahaan turut mengangkat Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) yang telah berjalan sejak 2014 dan melibatkan lebih dari 40 desa.

Menurut klaim perusahaan, program tersebut berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas desa peserta.

Menutup pernyataan resminya, PT RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Provinsi Riau, para karyawan, masyarakat, serta seluruh mitra usahanya.

Perusahaan juga menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan.

Pernyataan resmi ini menjadi respons penting di tengah perhatian publik terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencabutan konsesi kehutanan di Provinsi Riau.

Namun, sejumlah hal masih menunggu kejelasan, terutama mengenai pemberitahuan resmi pemerintah, cakupan areal konsesi yang dicabut, mekanisme pelaksanaan keputusan, serta bagaimana keberlangsungan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini berkaitan dengan perusahaan.

Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan dan memastikan kepentingan negara terlindungi. Di sisi lain, besarnya keterkaitan ekonomi yang disampaikan PT RAPP membuat dampak kebijakan tersebut terhadap pekerja, masyarakat, dan pelaku usaha lokal menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan.

Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah maupun PT RAPP mengenai tindak lanjut keputusan tersebut.

RibakNews.com akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini.

(Batubara).