Bekasi. RibakNews.Com
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bekasi menjadi tamparan keras bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Bagaimana tidak? Pengelolaan anggaran pendidikan yang seharusnya dijalankan secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel justru menyisakan persoalan dalam pertanggungjawaban belanja.
Ironisnya, persoalan tersebut bukan sekadar kritik dari masyarakat atau tudingan organisasi masyarakat, melainkan tercantum dalam hasil pemeriksaan lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan audit keuangan.
Ketua DPD LSM KAMPAK-RI Provinsi Jawa Barat, Indra Pardede, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola dan pengawasan dana BOS Reguler di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Menurut Indra, temuan BPK tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa yang cukup diselesaikan dengan jawaban normatif. Sebab, ketika pengelolaan uang negara ditemukan tidak sesuai ketentuan, publik berhak mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana sistem pengawasan selama ini dijalankan.
Persoalan ini merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Nomor 48.A/T/LHP?DJPKN-V.BDG/PPD.01/06/2026 tanggal 22 Juni 2026.
Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap permasalahan pengelolaan belanja dana BOS yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tercatat belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya pada BOS Reguler masing-masing sebesar Rp349.834.320.000. Sementara realisasi belanja melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) mencapai Rp202.947.144.646.
BPK juga melakukan pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban belanja melalui SIPLah dengan melakukan konfirmasi kepada 132 SD Negeri dan 50 SMP Negeri.
ANGGARAN RATUSAN MILIAR, PENGAWASAN DINAS KE MANA?
Indra Pardede mempertanyakan keseriusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan dana BOS oleh satuan pendidikan.
Menurutnya, tidak masuk akal apabila persoalan pertanggungjawaban belanja sekolah muncul dalam pemeriksaan BPK, sementara dinas yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan tidak mampu memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Jangan hanya berani menuntut kepala sekolah membuat laporan pertanggungjawaban, tetapi ketika muncul temuan pemeriksaan, fungsi pengawasan dinas justru harus dipertanyakan. Apa pekerjaan pengawasan selama ini? Apakah pembinaan hanya sebatas formalitas dan tanda tangan dokumen? Ini uang negara, bukan uang pribadi pejabat maupun kepala sekolah!” tegas Indra.
Ia bahkan meminta agar dugaan adanya arahan atau intervensi pihak tertentu terhadap pola pengadaan dan penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah ditelusuri secara serius.
Indra menegaskan, apabila terdapat dugaan kepala sekolah diarahkan untuk melakukan pola pembelian tertentu, aparat harus mengungkap siapa yang memberikan arahan, apa kepentingannya, dan apakah tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan pengadaan.
“Jangan sampai kepala sekolah dijadikan tameng untuk menutupi persoalan yang lebih besar. Kalau memang ada pihak yang mengarahkan, bongkar! Siapa yang mengarahkan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menikmati keuntungan jika memang ada. Jangan biarkan tanggung jawab berhenti hanya pada kepala sekolah!” tandasnya.
SMPN 4 CIKARANG TIMUR: SELISIH PEMBELIAN PC Rp12,5 JUTA, SIAPA YANG HARUS MENJELASKAN?
Lebih mencengangkan, Indra Pardede juga menyoroti persoalan pertanggungjawaban pembelian aset peralatan dan mesin melalui penyedia aplikasi SIPLah di SMP Negeri 4 Cikarang Timur sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan BPK.
Dalam transaksi yang disorot tersebut terdapat nilai belanja Rp49.500.000 dengan rincian:
Tiga unit Air Conditioner (AC): Rp19.500.000.
Satu unit Personal Computer (PC): Rp17.500.000.
Sisa uang dari selisih harga pembelian PC: Rp12.500.000.
Keberadaan sisa uang Rp12.500.000 tersebut menjadi persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka. Bagaimana mekanisme pengadaan dilakukan? Mengapa terdapat selisih harga? Bagaimana status uang tersebut dalam pembukuan sekolah? Apakah telah dikembalikan atau dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan?
Bagi Indra, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan yang dapat diuji melalui dokumen dan bukti transaksi.
“Kalau anggaran sudah dicairkan dan dipertanggungjawabkan, setiap rupiahnya harus jelas. Uang Rp12,5 juta itu bukan uang siluman yang bisa hilang tanpa jejak. Harus ada bukti, harus ada pencatatan, dan harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Jangan berlindung di balik aplikasi SIPLah!” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa transaksi melalui SIPLah bukan jaminan otomatis bahwa pengadaan telah berjalan benar. Kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, bukti penerimaan barang, pembayaran, dan pertanggungjawaban tetap harus diperiksa.
INSPEKTORAT JANGAN SEKADAR JADI PENONTON, APH HARUS BERANI BERTINDAK!
Indra Pardede secara tegas mendesak Inspektorat Kabupaten Bekasi agar tidak bersikap pasif menghadapi persoalan tersebut.
Ia meminta APIP melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap tindak lanjut temuan BPK, termasuk menelusuri dokumen pengadaan, transaksi SIPLah, bukti pembayaran, keberadaan barang, pencatatan aset, serta pertanggungjawaban sisa dana.
Tak hanya Inspektorat, aparat penegak hukum juga diminta mencermati hasil pemeriksaan tersebut. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai temuan BPK hanya menjadi dokumen yang dibaca, ditandatangani, kemudian disimpan di lemari. Kami meminta aparat penegak hukum turun tangan. Periksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, jangan berhenti pada pemeriksaan formalitas. Kalau ada unsur pidana, proses! Kalau ada kerugian negara, telusuri dan tindak lanjuti sesuai hukum!” tegas Indra.
Ia juga menuntut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai:
Bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan terhadap penggunaan dana BOS Reguler di 132 SD Negeri dan 50 SMP Negeri yang menjadi objek konfirmasi uji petik BPK?
Apakah Dinas Pendidikan mengetahui adanya persoalan pertanggungjawaban belanja melalui SIPLah sebelum pemeriksaan BPK dilakukan?
Apakah benar terdapat arahan dari pihak tertentu kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan pengadaan melalui SIPLah?
Bagaimana pertanggungjawaban transaksi Rp49.500.000 di SMPN 4 Cikarang Timur, khususnya sisa uang Rp12.500.000?
Apa langkah konkret Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan mencegah persoalan serupa terulang?
JANGAN BIARKAN UANG PENDIDIKAN MENJADI PERSOALAN TANPA PERTANGGUNGJAWABAN!
Indra Pardede menegaskan bahwa dana BOS merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan peserta didik.
Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik pengelolaan anggaran yang tidak transparan, tidak tertib, ataupun tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang pandai memberikan pembelaan ketika persoalan muncul. Yang dibutuhkan adalah pejabat yang berani membuka dokumen, menjelaskan fakta, mengakui kekurangan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
“Jangan bicara soal peningkatan mutu pendidikan kalau tata kelola uang pendidikannya saja masih menyisakan persoalan. Jangan hanya menuntut sekolah transparan, sementara dinas sendiri belum memberikan penjelasan yang memadai kepada publik. Kami tidak akan berhenti mempertanyakan persoalan ini sampai ada kejelasan dan tindak lanjut yang nyata!” pungkas Indra.
Kini sorotan publik tertuju kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Apakah berani membuka persoalan ini secara terang-benderang, atau justru memilih diam ketika temuan pemeriksaan BPK menjadi pertanyaan masyarakat?
UANG BOS ADALAH UANG NEGARA! BUKAN UANG YANG BOLEH DIPERTANGGUNGJAWABKAN SEADANYA. SETIAP RUPIAH HARUS JELAS, SETIAP TRANSAKSI HARUS TERBUKTI, DAN SETIAP PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB HARUS BERANI MEMBERIKAN PENJELASAN! (Maruli)










