RibakNews.com (Meranti) –Bantuan bibit kelapa dan durian yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani Lebat Sari di Desa Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, diduga mengalami penyimpangan. Sejumlah anggota kelompok tani mengungkapkan ketidaksesuaian dalam distribusi bantuan tersebut, baik dari segi jumlah maupun spesifikasi bibit yang diterima.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran bantuan bibit tersebut diduga berasal dari dana aspirasi anggota DPR RI yang disalurkan melalui kementerian. Namun, para penerima bantuan tidak mengetahui secara pasti sumber anggaran program ini, apakah berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan atau dari kementerian. Mereka hanya mengetahui bahwa bantuan ini datang melalui aspirasi anggota DPR RI, Efendi Sianipar.
Selain itu, muncul dugaan keterlibatan seorang pria berinisial A, yang disebut sebagai suami seorang anggota DPRD setempat. Sejumlah anggota kelompok tani menyebutkan bahwa A kerap hadir dalam proses penyaluran bibit dan diduga memiliki peran dalam pengaturan distribusi bantuan tersebut.
“Soal penyaluran bibit, yang kami tahu urusannya dengan Pak A. Setiap kali ada pertanyaan atau keluhan, kami selalu diarahkan untuk bertanya kepadanya. Bahkan, saat kami meminta hak kami, ia mengatakan bahwa sebagian bibit tersebut sudah menjadi miliknya,” ujar salah seorang anggota kelompok yang enggan disebutkan namanya.
Selain dugaan penyimpangan dalam distribusi, beberapa penerima juga menyoroti kualitas bibit yang diterima. Seorang anggota kelompok tani mengungkapkan bahwa bibit kelapa yang diterima diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.
“Kelapa yang kami terima tidak sesuai spesifikasi. Ada perbedaan dari segi ukuran, warna daun, dan jumlah bibit yang diterima juga tidak sesuai dengan yang seharusnya,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan ini, Efendi Sianipar mengaku tidak ingat secara pasti dan meminta media untuk menghubungi pihak terkait guna mendapatkan informasi lebih lanjut.
“Coba sebutkan dari partai mana dan siapa yang bersangkutan, karena saya lupa. Namun, jika benar bantuan itu berasal dari saya dan partai yang sama, saya akan tindak tegas,” ujar Efendi.
Sementara itu, A membantah tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam dugaan penyimpangan ini. Meskipun telah diberikan rekaman suara yang menyebut namanya dalam proses distribusi bibit, ia menegaskan akan menempuh jalur hukum.
“Itu tidak benar. Itu fitnah. Saya akan melaporkan dan menyiapkan pengacara,” tegasnya.
Beberapa petani yang menerima bantuan mengaku jumlah bibit yang diterima jauh lebih sedikit dari yang dijanjikan. Salah satu anggota kelompok tani menyebutkan bahwa seharusnya kelompoknya menerima 35 pohon durian, namun yang diterima hanya 15 pohon.
Selain itu, janji pemberian pupuk yang seharusnya menyertai bantuan bibit juga tidak terealisasi.
“Bantuan pupuk itu hanya isapan jempol,” ujar salah satu penerima bantuan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan mengenai total anggaran dan mekanisme pengawasan dalam penyaluran bantuan tersebut. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam program bantuan pertanian ini.
(Ilham).