Forkorindo Riau Apresiasi Sita Lahan PT RAPP, Tp. Batubara : Presiden Prabowo Harus Kejar Kerugian Negara

RibakNews.com (Pekanbaru) —Langkah tegas pemerintah mencabut izin Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau mendapat apresiasi dari Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) DPD Provinsi Riau.

Namun, di balik apresiasi tersebut, Forkorindo melontarkan desakan keras kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak membiarkan penertiban kawasan hutan hanya berakhir pada pencabutan izin dan penyitaan lahan maupun aset.

Ketua DPD Forkorindo Provinsi Riau, Tp. Batubara, menegaskan bahwa pemerintah harus melangkah lebih jauh dengan mengusut secara menyeluruh potensi kerugian keuangan negara, dugaan pelanggaran kehutanan, serta dampak kerusakan lingkungan yang mungkin timbul selama aktivitas pengelolaan kawasan berlangsung.

Menurutnya, pencabutan izin merupakan langkah awal. Akan tetapi, pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas yang telah berlangsung di kawasan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Forkorindo Riau mengapresiasi keberanian pemerintah mengambil tindakan terhadap kawasan konsesi PT RAPP. Namun, kami mengingatkan Presiden Prabowo, jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pencabutan izin dan penyitaan lahan.

Negara harus menghitung secara menyeluruh berapa potensi kerugian yang ditimbulkan, bagaimana kondisi lingkungan yang telah terdampak, serta siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab,” tegas Tp. Batubara.

Prabowo Diminta Turun Tangan, Kejagung dan Kapolri Harus Bergerak!
Tp. Batubara secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengawal penanganan persoalan tersebut secara serius, transparan, dan menyeluruh.

Ia menilai, penertiban kawasan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada penguasaan kembali lahan oleh negara. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan apakah selama aktivitas pengelolaan kawasan terdapat pelanggaran hukum, kewajiban negara yang tidak dipenuhi, maupun potensi kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan.

“Presiden Prabowo harus memerintahkan langsung Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan penelusuran. Jangan hanya melihat berapa luas lahan yang berhasil disita, tetapi hitung juga potensi kerugian negara, telusuri kewajiban yang harus dipenuhi, dan periksa seluruh aktivitas yang berlangsung selama penguasaan kawasan tersebut,” ujarnya.

Menurut Forkorindo, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum harus berani melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa pandang bulu, Jangan Ada Oknum Kebal Hukum, Bongkar Semua Pihak yang Terlibat!

Lebih jauh, Tp. Batubara menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kawasan, termasuk apabila ditemukan dugaan keterlibatan oknum pejabat, pihak perusahaan, maupun pihak lain yang memiliki peran dalam aktivitas yang sedang ditertibkan.

Forkorindo mengingatkan, tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Kalau memang ada oknum yang selama ini bermain, memfasilitasi, membiarkan, atau mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang melanggar hukum di kawasan tersebut, maka harus diperiksa. Jangan ada yang dilindungi, jangan ada tebang pilih. Siapa pun orangnya, apabila terbukti terlibat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan, termasuk aspek perizinan, kewajiban perusahaan, penerimaan negara, kondisi lingkungan, serta potensi kerugian yang ditimbulkan.

Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara Tidak Boleh Dibiarkan!
Forkorindo menilai persoalan kawasan hutan bukan semata-mata persoalan administrasi pencabutan izin. Ada kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan hak negara yang harus dilindungi.

Karena itu, pemeriksaan terhadap dugaan kerusakan lingkungan harus dilakukan secara independen dan profesional. Apabila ditemukan kerusakan yang menimbulkan kewajiban pemulihan, pihak yang bertanggung jawab harus diminta memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum harus menelusuri penyebab, menghitung nilai kerugian melalui mekanisme yang sah, serta memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat.

“Jangan sampai negara hanya mendapatkan kembali lahannya, sementara potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun tidak pernah diusut. Ini menyangkut kekayaan negara dan masa depan lingkungan Riau. Jangan biarkan persoalan sebesar ini selesai hanya dengan seremoni penyitaan,” ungkap Tp. Batubara.

Di akhir pernyataannya, Tp. Batubara menegaskan bahwa Forkorindo DPD Riau akan terus mendorong transparansi dan pengawasan terhadap proses penertiban kawasan hutan tersebut.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dikuasai kembali, tetapi juga dari keberanian mengungkap seluruh persoalan, memulihkan kerusakan lingkungan, serta menyelamatkan potensi keuangan negara.

“Ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa komitmen menyelamatkan kekayaan negara bukan sekadar slogan. Jangan hanya berani mencabut izin dan menyita aset, tetapi juga harus berani membongkar seluruh persoalan di belakangnya. Jika ada kerugian negara, kejar. Jika ada kerusakan lingkungan, pulihkan. Jika ada pelanggaran hukum, proses. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun,” tutupnya.

Forkorindo berharap Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Kehutanan, serta lembaga terkait dapat bersinergi memastikan seluruh proses penertiban berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bagi Forkorindo, penyitaan lahan hanyalah awal. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kekayaan negara terselamatkan, lingkungan dipulihkan, dan siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertang gungjawabkan perbuatannya.

(Ir. Habeahan, SH).