RibakNews.com (Siak) —Aroma ketertutupan kembali menyelimuti lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Kali ini sorotan tajam mengarah kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Dr. H. Handry, M.K.M., yang diduga sengaja bungkam terkait informasi publik pengadaan BMHP Anemia CKG Sekolah berupa Strip Hb Meter bantuan Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2025.
Sikap diam seribu bahasa Kadiskes Siak itu memantik kemarahan publik dan lembaga sosial kontrol. DPC LSM Forkorindo Kabupaten Siak bahkan secara terbuka mendesak Bupati Siak, Afni Zulkifli, agar segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan karena dinilai tidak transparan dan anti terhadap keterbukaan informasi publik.
Ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten Siak, Syahnurdin, menilai perilaku Kadiskes Siak sangat bertolak belakang dengan citra pemerintahan Bupati Afni Zulkifli yang selama ini gencar menggaungkan pemerintahan terbuka dan transparan.
“Bupati selalu bicara keterbukaan informasi kepada masyarakat, tetapi ironisnya Kadiskes justru terkesan menutup rapat informasi publik. Ini mencederai semangat transparansi pemerintahan,” tegas Syahnurdin.
Berdasarkan data dan dokumen yang dikantongi Forkorindo, Kabupaten Siak tercatat menerima bantuan BMHP Anemia CKG Sekolah sesuai Pengumuman Nomor BJ.01.04/A.VI.10/PPK.3.3/1044/2025 tentang Mini Kompetisi Pengadaan BMHP Anemia CKG Sekolah Remaja Putri dan Putra Kelas 7 serta Putri Kelas 10.
Dalam dokumen tersebut, Kabupaten Siak disebut menerima bantuan untuk 17 puskesmas dengan total 4.775 strip Hb atau sebanyak 191 dus isi 25 pcs.
Namun hingga kini, publik tidak pernah mendapatkan penjelasan terbuka terkait distribusi, penggunaan, maupun keberadaan bantuan tersebut di lapangan.
“Kami sudah menyurati secara resmi melalui surat klarifikasi Nomor 120/XXVIII/KEPRI/KLARIF/DPC-LSM-FORKORINDO/II/2026 tanggal 03 Februari 2026, tetapi tidak digubris sama sekali. Yang terjadi malah nomor WhatsApp saya diblokir. Kenapa harus takut memberi penjelasan kalau semuanya bersih?” ungkap Syahnurdin dengan nada geram.
Menurutnya, tindakan memblokir komunikasi aktivis sosial kontrol justru semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang sengaja ditutupi kepada masyarakat.
“Pejabat publik jangan alergi dikritik. Ini uang negara, bantuan negara, bukan urusan pribadi. Kalau pejabat memilih bungkam, publik tentu bertanya-tanya: ada apa sebenarnya?” katanya.
Forkorindo juga meminta Bupati Afni Zulkifli tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas terhadap bawahannya yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerintahan terbuka.
“Kalau Bupati serius membangun pemerintahan yang transparan, jangan biarkan ada OPD yang anti informasi publik. Copot pejabat yang tidak mampu terbuka kepada rakyat,” tegas Syahnurdin.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Dr. H. Handry, M.K.M., belum memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi terkait dugaan tertutupnya informasi pengadaan bantuan Strip Hb Meter tersebut.
(Batubara).