RibakNews.com (Pekanbaru) —Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PROJO Provinsi Riau menyuarakan gagasan besar mengenai masa depan organisasi PROJO. Setelah lebih dari satu dekade berada di tengah dinamika politik nasional, PROJO dinilai sudah saatnya membuka diskusi serius mengenai kemungkinan bertransformasi dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik.
Ketua DPD PROJO Riau Dody Kurniawan menilai gagasan tersebut layak dibicarakan secara terbuka sebagai bagian dari proses pendewasaan organisasi dan persiapan menghadapi perubahan politik Indonesia menuju 2029.
Menurut Dody, PROJO telah memiliki pengalaman panjang, struktur organisasi yang tersebar di berbagai daerah, serta basis kader dan simpatisan yang selama bertahun-tahun terlibat dalam berbagai agenda kebangsaan.
Dody sendiri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD PROJO Riau periode 2026–2031 dalam Konferda PROJO Riau pada 23 Mei 2026, dengan dukungan seluruh DPC dari 12 kabupaten/kota di Riau.
“Menurut saya, sudah waktunya PROJO berani mendiskusikan masa depannya secara lebih besar. Kita tidak boleh selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung. Pada satu titik, PROJO harus berani bertanya: apakah kita akan tetap berada di luar sistem politik elektoral, atau masuk dan menjadi kekuatan yang ikut menentukan arah kebijakan negara?,” ujar Dody.
Menurut Dody, gagasan PROJO menjadi partai politik tidak boleh diterjemahkan hanya sebagai keinginan mendapatkan kekuasaan ataupun jabatan politik.
Transformasi tersebut, menurutnya, justru harus dimaknai sebagai upaya memberikan saluran politik yang lebih konkret terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan melalui gerakan kerelawanan.
“Kalau selama ini kita mampu mengantarkan dan mendukung pemimpin, mengapa tidak mulai berpikir membangun wadah politik yang mampu melahirkan pemimpin? Kalau selama ini kita mengawal kebijakan, mengapa tidak mempersiapkan kader-kader yang suatu hari ikut menentukan dan membuat kebijakan?,” katanya.
Dody mengatakan PROJO memiliki modal sosial dan pengalaman politik yang tidak sedikit. Organisasi tersebut telah tumbuh sejak era Joko Widodo dan kini menyatakan tetap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam HUT ke-12 PROJO pada 23 Agustus 2026, Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi juga kembali menegaskan dukungan organisasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Karena itu, menurut Dody, tantangan terbesar PROJO berikutnya bukan hanya mempertahankan eksistensi organisasi, melainkan menentukan untuk apa kekuatan besar tersebut digunakan dalam jangka panjang.
“PROJO harus memiliki masa depan yang tidak tergantung pada satu momentum pemilu, satu jabatan atau bahkan satu figur. Organisasi besar harus memiliki gagasan besar, kaderisasi dan arah perjuangan jangka panjang,” tegasnya.
Dody menilai Pemilu 2029 akan menjadi salah satu titik penting perubahan politik nasional.
Menurutnya, empat tahun ke depan seharusnya tidak hanya digunakan PROJO untuk melakukan konsolidasi organisasi, tetapi juga melakukan refleksi terhadap posisi strategis PROJO dalam demokrasi Indonesia.
Apakah PROJO akan tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil yang berada di luar partai politik, atau mempersiapkan transformasi menjadi institusi politik yang dapat ikut berkompetisi secara demokratis?.
Kita harus melihatnya sebagai momentum regenerasi politik nasional. PROJO harus menentukan akan berada di mana dalam perubahan besar tersebut,” ujar Dodi.
Dodi mengingatkan bahwa selama ini relawan memiliki kemampuan besar dalam memenangkan kontestasi politik, tetapi setelah pemilu selesai, kewenangan formal dalam menentukan undang-undang, anggaran dan berbagai kebijakan publik tetap berada pada lembaga politik formal.
Karena itu, menurutnya, perdebatan mengenai PROJO menjadi partai politik merupakan sesuatu yang sah dalam demokrasi.
“Jangan alergi mendengar kata partai politik. Kalau politik dijalankan dengan benar, politik adalah alat memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Yang harus kita lawan bukan politiknya, tetapi politik transaksional, politik koruptif dan politik yang menjauh dari kepentingan rakyat,” tegasnya.
Bukan Partai Kekuasaan
Meski mendukung agar wacana tersebut mulai dibicarakan, Dody menegaskan bahwa jika suatu hari PROJO benar-benar memilih jalur partai politik, organisasi itu tidak boleh dibangun hanya untuk menjadi kendaraan elite.
Menurutnya, kekuatan utama PROJO justru harus tetap berasal dari masyarakat.
“Kalau suatu hari PROJO menjadi partai, saya tidak ingin kita hanya menambah satu lagi nama partai dalam surat suara.
Harus ada pembeda. Harus menjadi partai yang lahir dari bawah, bekerja dari bawah dan memperjuangkan kepentingan rakyat dari bawah,” katanya.
Agenda yang diperjuangkan juga harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, perlindungan petani dan nelayan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hilirisasi ekonomi daerah, pemberantasan korupsi hingga pemerataan pembangunan.
Dodi menekankan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kursi.
“Kursi bukan tujuan. Kekuasaan bukan tujuan. Keduanya hanyalah alat.Tujuan akhirnya adalah bagaimana rakyat hidup lebih baik, mendapatkan pekerjaan, petani sejahtera, anak-anak mendapatkan pendidikan dan negara hadir ketika masyarakat membutuhkan,” ujarnya.
Tetap Hormati Keputusan DPP PROJO
Dody mengakui bahwa posisi organisasi PROJO secara nasional saat ini masih sebagai organisasi kemasyarakatan dan kerelawanan yang independen.
Sekretaris Jenderal DPP PROJO Freddy Alex Damanik pada Agustus 2026 juga menegaskan bahwa PROJO tetap memiliki mekanisme organisasi sendiri dan tidak melebur dengan partai politik.
Karena itu, Dody menegaskan gagasan dari Riau tersebut bukan keputusan organisasi secara nasional dan bukan upaya mendahului DPP PROJO.
Sebaliknya, PROJO Riau ingin membuka ruang diskusi mengenai masa depan organisasi.
“Kami menghormati sepenuhnya keputusan dan garis organisasi DPP PROJO. Hari ini PROJO adalah ormas dan kita tetap menjalankan keputusan organisasi. Tetapi sebagai kader, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemikiran tentang masa depan PROJO,” Pungkas Dody.
Menurutnya, jika wacana tersebut suatu saat mendapatkan dukungan luas dari daerah, maka pembahasannya harus dilakukan secara konstitusional melalui mekanisme organisasi dan forum tertinggi PROJO.
“Keputusan besar tidak boleh ditentukan satu atau dua orang. Dengarkan DPD, dengarkan DPC, dengarkan kader dan dengarkan rakyat. Kalau mayoritas mengatakan PROJO tetap menjadi ormas, kita hormati. Kalau suatu hari mayoritas menghendaki PROJO menjadi partai politik, kita juga harus berani melaksanakannya,” katanya.
PROJO Harus Berani Bertransformasi
Dody menilai organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang dapat membaca perubahan zaman.
PROJO saat ini juga sedang menjalankan konsolidasi organisasi nasional. DPP menyebut rangkaian Konferda di berbagai provinsi sebagai mandat Kongres III PROJO tahun 2025 untuk memperkuat struktur dan organisasi.
Karena itu, konsolidasi tersebut menurut Dody sebaiknya tidak hanya menghasilkan struktur yang lebih kuat, tetapi juga gagasan mengenai arah perjuangan organisasi dalam sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang.
“Kita sudah membuktikan PROJO bisa menjadi kekuatan relawan. Kita sudah membuktikan bisa ikut memenangkan pertarungan politik. Sekarang pertanyaan berikutnya jauh lebih besar: apakah PROJO hanya ingin terus menjadi penonton dan pendukung dalam sejarah politik Indonesia, atau suatu hari berani ikut menulis sejarah itu sendiri,” paparnya.
Dody menegaskan bahwa PROJO Riau siap mendorong diskusi mengenai masa depan tersebut secara demokratis di internal organisasi.
“Bagi kami, PROJO harus terus tumbuh. Kalau kepentingan rakyat menuntut kita tetap menjadi ormas, kita jalankan dengan maksimal. Tetapi kalau perjalanan sejarah menuntut PROJO naik kelas menjadi partai politik, kita juga tidak boleh takut,” pungkas Dody.
“Jangan selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung. Sudah saatnya kita mempersiapkan PROJO menjadi kekuatan penentu, tentu jika rakyat dan seluruh keluarga besar PROJO menghendakinya,” tutup Dodi.
(Batubara).