RibakNews.com (Meranti) —Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2024. Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Rabu (9/7/2025), Fraksi PKS menilai ada sejumlah persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah yang harus segera dievaluasi dan dibenahi.
Pandangan umum ini disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi PKS, Pazrul Amraini, S.Pd, yang menyoroti lima poin utama sebagai catatan kritis terhadap Pemkab Meranti.
1. Pendapatan Gagal Capai Target, Defisit Nyata.
Fraksi PKS mencatat bahwa pendapatan daerah hanya terealisasi sebesar 84,60%, dengan kekurangan penerimaan lebih dari 15% dari target. Angka ini dinilai mengkhawatirkan karena pendapatan daerah merupakan sumber utama untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam proyeksi pendapatan serta lemahnya langkah optimalisasi penerimaan,” kata Pazrul.
2. Pos Pendapatan Rp0,00, Pemerintah Dianggap Gagal Gali Potensi.
Pazrul juga menyoroti nihilnya pendapatan dari pos “Lain-lain Pendapatan yang Sah” yang tercatat Rp0,00. Fraksi PKS menilai hal ini sebagai bukti lemahnya inovasi pemerintah dalam menggali sumber pendapatan alternatif.
“Kami mendorong Pemda menggali potensi pemanfaatan aset daerah dan sumber-sumber legal lain yang belum tergarap,” tegasnya.
3. Realisasi PAD Hanya 37,34%, Kemandirian Fiskal Dipertanyakan.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sangat rendah, hanya mencapai 37,34% dari target sebesar Rp262,27 miliar. Fraksi PKS menganggap kondisi ini sebagai alarm serius bagi kemandirian fiskal daerah.
“Lebih dari 60% PAD tak tercapai. Pemerintah perlu evaluasi menyeluruh: dari sistem penagihan, strategi inovatif, hingga transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” papar Pazrul.
4. Ketergantungan Tinggi ke Pemerintah Pusat, Pemda Dinilai Kurang Mandiri.
Meskipun realisasi pendapatan transfer mencapai 96,06%, Fraksi PKS mengingatkan bahwa tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan provinsi menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal daerah.
“Ketergantungan ini harus dikurangi dengan strategi jangka panjang yang terukur untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
5. Serapan Anggaran Lemah, OPD Diminta Dievaluasi.
Pazrul juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, khususnya yang memiliki realisasi anggaran rendah. Ia menilai buruknya perencanaan teknis dan penumpukan kegiatan di akhir tahun menandakan lemahnya manajemen anggaran.
“Kami mendesak agar kualitas belanja daerah ditingkatkan. Setiap rupiah harus memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” katanya.
Menjaga Akuntabilitas dan Kepedulian Terhadap Rakyat, Mengakhiri pandangannya, Pazrul menyatakan bahwa seluruh catatan Fraksi PKS merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam mengawal kebijakan anggaran di Meranti.
“Ini adalah bukti cinta kami terhadap Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami ingin Meranti menjadi daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera,” tutupnya.
(Batubara).