RibakNews.com (Jakarta) —Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing, Zulkarnaen, akhirnya menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya menjadi sorotan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Riau.
Keduanya diamankan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (30/6/2026), sebelum dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Suhardiman dan Zulkarnaen telah berada di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa malam.
“Tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB. Dalam prosesnya, Bupati dan Sekda dibawa dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa malam (30/6/2026).
Menurut Budi, hingga saat ini kedua pejabat tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK untuk mendalami perkara yang sedang ditangani.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah kendaraan memasuki kompleks Gedung Merah Putih KPK. Namun, Suhardiman dan Zulkarnaen diketahui tidak memasuki gedung melalui pintu utama, melainkan melalui akses bagian belakang gedung.
Sebelumnya, KPK telah meminta keduanya untuk bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri setelah tidak berada di lokasi saat operasi tangkap tangan dilakukan sejak Senin (29/6/2026).
Dalam operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing tersebut, KPK mengamankan total 10 orang di wilayah Kuantan Singingi dan Jakarta.
Dari jumlah tersebut, lima orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, terdiri atas tiga pihak swasta, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing, serta seorang anggota keluarga penyelenggara negara.
Selain itu, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk satu unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
(Batubara).