RibakNews.com (Meranti) —Rencana kenaikan tarif tiket kapal penumpang hingga 15 persen di Kepulauan Meranti menuai sorotan tajam. Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi, S.Sos mengingatkan perusahaan pelayaran agar tidak mengambil kebijakan yang justru semakin menekan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik.
Politisi Fraksi PAN tersebut secara tegas meminta rencana kenaikan tarif dikaji kembali. Menurutnya, perusahaan kapal harus memiliki dasar perhitungan yang kuat dan transparan sebelum memutuskan menaikkan harga tiket.
“Sekarang masyarakat lagi susah, jangan ditambah susah. Atas dasar apa mau menaikkan harga tiket sampai 15 persen? harga minyak saja masih relatif stabil di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Jangan sampai kenaikan mendadak ini berdampak tidak baik bagi masyarakat dan perekonomian Kepulauan Meranti,” tegas Sopandi, Selasa (10/11/2026).
Dia menilai persoalan tarif kapal di Meranti tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat sangat bergantung pada transportasi laut untuk menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, berdagang hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, kenaikan tarif kapal dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada ongkos perjalanan, tetapi juga memicu kenaikan biaya distribusi barang dan jasa. Pada akhirnya, masyarakat kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Kalau tiket dinaikkan, otomatis biaya lainnya juga akan ikut naik. Kita ini daerah kepulauan, bukan daerah daratan yang punya banyak pilihan transportasi. Segala biaya di Meranti saja sudah tinggi, jangan lagi ditambah dengan kenaikan tarif kapal,” ujarnya.
Sopandi turut mengingatkan bahwa angka kemiskinan Kepulauan Meranti masih berada di posisi tertinggi di Provinsi Riau. Berdasarkan data statistik 2025, tingkat kemiskinan daerah itu mencapai 20,51 persen. Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan serius sebelum kebijakan kenaikan tarif diberlakukan karena berisiko semakin menggerus daya beli masyarakat.
Sorotan Sopandi muncul setelah Komisi II DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar pembahasan dengan perusahaan pelayaran di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).
Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan. Hadir anggota Komisi II Al Amin dan Drs. Jani Pasaribu, jajaran Dinas Perhubungan, KSOP, unsur asisten dan staf ahli, serta perwakilan perusahaan pelayaran.
Dalam pembahasan itu, operator kapal menyampaikan sejumlah komponen biaya yang diklaim mengalami kenaikan, mulai dari BBM, suku cadang kapal, upah minimum kabupaten, biaya Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga biaya rambu pelayaran serta labuh dan tambat.
Namun, pemerintah daerah dan DPRD meminta seluruh komponen biaya tersebut disampaikan secara transparan agar usulan kenaikan tidak sekadar berdasarkan klaim perusahaan.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin bahkan berharap tarif rute dalam kabupaten, terutama Selatpanjang-Tanjung Samak, tidak mengalami kenaikan. Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, penyesuaian tarif diharapkan dibatasi maksimal 10 persen.
Hingga pembahasan berakhir, belum ada keputusan resmi mengenai perubahan tarif. DPRD masih mendorong agar kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan ditetapkan.
Sopandi kembali mengingatkan pengusaha kapal agar tidak gegabah. Menurutnya, keberlangsungan usaha pelayaran memang perlu diperhatikan, tetapi kemampuan ekonomi masyarakat juga tidak boleh diabaikan.
“Saya minta kepada pengusaha kapal agar dikaji dulu. Untuk menaikkan harga tiket kapal bukan kerja main-main. Harus ada dasar yang jelas, jangan sembarangan naik. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat masyarakat semakin terbebani,” pungkasnya.
(Batubara).