SIAK.RibakNews.Com
Polemik penguasaan lahan PT Eka Daya di kawasan perkotaan Kabupaten Siak semakin mengundang tanda tanya besar.
Turunnya Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, bersama Tim Pencari Fakta Laskar Jaya ke lokasi justru membuka sederet persoalan mendasar yang selama ini membutuhkan jawaban tegas dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.
Persoalannya bukan lagi sebatas perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atau rencana pembangunan pertokoan. Ada persoalan yang jauh lebih serius dan menyangkut kredibilitas tata kelola pemerintahan: keberadaan rumah dinas Wakil Bupati Siak dan rumah dinas Wakil Ketua DPRD Siak yang disebut berdiri di atas lahan PT Eka Daya.
Pertanyaan publik pun semakin tajam: bagaimana mungkin fasilitas negara yang digunakan pejabat tinggi daerah berada di atas tanah yang diklaim sebagai milik perusahaan swasta?
Di mana kepastian hukum aset pemerintah daerah?
Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut?
Jika benar status tanahnya belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Siak, pemerintah wajib menjelaskan bagaimana proses pembangunan, penguasaan, pencatatan, dan penggunaan aset tersebut selama ini.
Jangan sampai uang rakyat digunakan membangun fasilitas pemerintahan, tetapi dasar hukum tanahnya justru masih menjadi tanda tanya.
BUPATI SEBUT PERPANJANGAN HGB TERJADI SEBELUM MENJABAT, TAPI PERSOALAN TAK BOLEH BERHENTI DI SITU!
Bupati Siak Afni Zulkifli menjelaskan bahwa perpanjangan HGB PT Eka Daya pada 2025 dilakukan sebelum dirinya dilantik menjadi Bupati Siak.
Afni juga menerangkan bahwa PT Eka Daya memiliki sejarah panjang sejak sebelum Kabupaten Siak terbentuk dan masih menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis.
Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya disuguhi penjelasan mengenai sejarah perusahaan dan waktu penerbitan perpanjangan HGB.
Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi dokumen.
Siapa yang mengajukan perpanjangan? Siapa yang memproses?
Apa dasar pertimbangannya?
Bagaimana status penguasaan tanahnya?
Apakah seluruh persyaratan dan kewajiban pemegang hak telah dipenuhi?
Semua itu harus dibuka agar tidak muncul dugaan bahwa persoalan pertanahan dibiarkan berlarut-larut tanpa pengawasan yang memadai.
Afni menegaskan masyarakat yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut dapat menempuh jalur hukum melalui PTUN.
“Kalau memang ada masyarakat yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut dan mempunyai bukti kepemilikan, silakan menempuh jalur hukum melalui PTUN. Tidak bisa pembatalan izin hanya dilakukan melalui Bupati. Nanti kita beradu aturan dan bukti di pengadilan,” tegas Afni.
Pernyataan tersebut harus dipahami secara utuh. Sengketa hak dan pembatalan keputusan administrasi memang harus mengikuti mekanisme hukum yang tepat. Namun, bukan berarti pemerintah daerah boleh berdiam diri terhadap persoalan aset daerah, keterbukaan informasi, dan kesesuaian tata ruang.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepentingan publik hanya dijawab dengan mempersilakan masyarakat menggugat, sementara pemerintah belum membuka seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk menjernihkan persoalan.
RUMAH DINAS PEJABAT DI ATAS TANAH PERUSAHAAN, PEMERINTAH JANGAN TUTUP MATA!
Inilah salah satu titik paling krusial dalam polemik PT Eka Daya.
Ketua Tim Pencari Fakta Laskar Jaya mempertanyakan keberadaan rumah dinas Wakil Bupati Siak dan rumah dinas Wakil Ketua DPRD Siak yang disebut berada di atas lahan perusahaan.
Jika informasi tersebut benar, ini bukan persoalan administrasi biasa. Ini menyangkut kepastian hukum aset daerah dan perlindungan terhadap penggunaan uang negara.
Masyarakat berhak mengetahui apakah tanah tersebut telah dibeli, dihibahkan, dilepaskan haknya, dipinjam-pakaikan, atau digunakan berdasarkan bentuk perjanjian lain yang sah.
Jangan sampai rumah dinas pejabat berdiri megah, tetapi masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai legalitas tanah tempat bangunan tersebut berdiri.
Pertanyaan yang harus dijawab BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Siak:
Apakah tanah rumah dinas Wakil Bupati sudah tercatat sebagai aset daerah?
Apakah tanah rumah dinas Wakil Ketua DPRD sudah memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah?
Jika masih tercatat atas nama perusahaan, apa dasar hukum pemerintah menggunakan tanah tersebut?
Apakah persoalan ini pernah masuk dalam pemeriksaan dan evaluasi aset daerah?
Siapa pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengamanan dan kepastian hukum aset tersebut?
Ini bukan urusan kecil. Jangan sampai negara membangun di atas tanah yang status hukumnya belum terang, sementara pejabat yang seharusnya menjaga aset publik justru belum memberikan penjelasan yang memadai.
DARI RSS MENJADI PERTOKOAN? WAN HAMZAH MINTA IZIN PT EKA DAYA DIUJI!
Sorotan lain datang dari Wan Hamzah yang mendesak agar izin dan HGB PT Eka Daya ditinjau kembali.
Ia mempertanyakan dugaan perbedaan antara peruntukan awal lahan yang disebut untuk pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan pemanfaatan lahan yang kini disebut berkembang menjadi pertokoan.
“Kalau peruntukan awalnya RSS, tetapi yang dibangun justru pertokoan, ini harus diperiksa. Kami meminta izin dan HGB yang dimiliki PT Eka Daya ditinjau ulang. Jangan sampai ada ketidaksesuaian antara izin yang diberikan dengan realisasi di lapangan,” tegasnya.
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap angin lalu.
Apakah benar izin awalnya untuk RSS?
Apakah kemudian terjadi perubahan peruntukan?
Jika ada perubahan, siapa yang memberikan persetujuan dan apa dasar hukumnya?
Instansi terkait harus mencocokkan dokumen perizinan awal, keputusan HGB, persetujuan tata ruang, serta rencana pembangunan yang diajukan perusahaan.
Jangan sampai izin diberikan untuk satu peruntukan, tetapi pemanfaatannya berkembang ke arah lain tanpa penjelasan dan persetujuan sesuai ketentuan.
Jika semuanya sudah sesuai aturan, tunjukkan dokumennya kepada publik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, jangan ragu melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai kewenangan.
PBG BELUM DISETUJUI BUPATI, ADA PERSOALAN APA YANG BELUM TUNTAS?
Bupati Siak mengungkapkan bahwa PT Eka Daya telah mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tetapi belum mendapatkan persetujuan karena desain bangunan dinilai belum sesuai dengan karakter kawasan Melayu.
“PBG-nya sudah diajukan, tetapi belum saya setujui. Gambarnya belum sesuai dengan wilayah Melayu.
Tolong persoalan ini diselesaikan secara komplit di lapangan bersama masyarakat terlebih dahulu,” ujar Afni.
Keputusan belum menyetujui PBG tersebut menjadi perhatian dalam polemik ini.
Namun, masyarakat juga perlu mendapatkan kejelasan: apakah persoalan yang harus diselesaikan hanya desain bangunan, atau juga mencakup status lahan, keberatan masyarakat, kesesuaian tata ruang, dan legalitas penguasaan tanah?
Sebab, identitas Melayu memang harus dijaga, tetapi kepastian hukum pertanahan juga tidak boleh dikesampingkan.
Jangan sampai perhatian hanya tertuju pada tampilan bangunan, sementara persoalan mendasar mengenai tanah dan aset pemerintah belum mendapatkan jawaban.
PT EKA DAYA KLAIM IZIN LENGKAP, JANGAN HANYA BERANI BERKLAIM!
Humas PT Eka Daya, GH Makmur, menyatakan lahan perusahaan diperoleh sejak sebelum Kabupaten Siak terbentuk. Ia juga mengklaim seluruh perizinan perusahaan telah lengkap dan menyatakan siap melaksanakan pembangunan.
Pernyataan perusahaan tersebut harus diuji secara objektif.
Perusahaan perlu menjelaskan riwayat perolehan tanah, dokumen hak atas tanah, dasar perpanjangan HGB, peruntukan awal, serta kesesuaian rencana pembangunan dengan perizinan yang berlaku.
Sebab, dalam persoalan sebesar ini, masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa izin sudah lengkap.
Yang dibutuhkan adalah bukti, bukan sekadar klaim.
Jika seluruh dokumen telah sesuai, tidak ada alasan untuk menghindari pemeriksaan dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan hukum.
BPK, INSPEKTORAT, BPKAD DAN BPN HARUS TURUN! JANGAN TUNGGU POLEMIK MELEDAK
Polemik ini seharusnya menjadi perhatian serius lembaga pengawasan dan instansi yang memiliki kewenangan.
BPKAD perlu menjelaskan status pencatatan aset daerah. Inspektorat perlu melakukan pemeriksaan internal sesuai kewenangannya. BPN perlu memberikan penjelasan mengenai riwayat dan status hak atas tanah.
Sementara dinas teknis harus memastikan kesesuaian tata ruang dan perizinan bangunan.
Apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum lainnya, penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya dan berdasarkan bukti.
Jangan menunggu sampai persoalan semakin rumit, bangunan telanjur berdiri, dan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan aset daerah.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SALING MELEMPAR TANGGUNG JAWAB!
Ada satu hal yang harus dipahami seluruh pihak: tanah yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat dan fasilitas pemerintah bukan sekadar urusan bisnis antara perusahaan dan pemerintah.
Di dalamnya terdapat kepentingan publik yang wajib dilindungi.
Bupati Siak, jajaran pemerintah daerah, BPN, dan PT Eka Daya harus memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan dokumen yang sah.
Jangan sampai masyarakat terus bertanya, sementara pihak-pihak yang memiliki kewenangan justru berlindung di balik penjelasan normatif.
Kalau memang tidak ada persoalan, buktikan dengan dokumen. Kalau ada kekeliruan administrasi, benahi.
Kalau ditemukan pelanggaran hukum, tindak sesuai aturan. Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pemeriksaan.
Polemik PT Eka Daya kini menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tanah serta aset Pemerintah Kabupaten Siak.
JANGAN SAMPAI TANAH DAN ASET DAERAH MENJADI TANDA TANYA, SEMENTARA UANG RAKYAT SUDAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBANGUN FASILITAS PEMERINTAHAN.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian. Pemerintah wajib memberikan penjelasan. Perusahaan wajib menunjukkan dasar legalitasnya.
Sebab, dalam negara hukum, tidak ada sejarah perusahaan, jabatan pejabat, maupun kepentingan investasi yang boleh ditempatkan di atas kepastian hukum.
(Syahnurdin)










