RibakNews.com (Pekanbaru) —Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, menyoroti keras pernyataan mantan Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution yang meminta Kapolda Riau dan Pangdam meninggalkan Riau apabila dinilai tidak mampu mengatasi persoalan kelangkaan solar.
Muridi menilai kritik terhadap aparat maupun pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi dan kontrol sosial. Namun, kritik tersebut semestinya disampaikan secara proporsional, santun, berbasis data serta disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pak Edy Natar adalah tokoh Riau, mantan Gubernur dan purnawirawan jenderal. Kritik beliau tentu harus kita hormati. Tetapi menurut saya, pernyataan meminta Kapolda dan Pangdam pindah dari Riau terlalu berlebihan. Kritiklah dengan santun. Kalau memang ada persoalan, buka data dan buktinya. Jangan hanya berhenti pada kata-kata,” kata Muridi, Minggu (27/9/2026).
Muridi menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kritik Edy terhadap penanganan kelangkaan solar. Menurut dia, persoalan BBM subsidi memang harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Namun, ia mempertanyakan apabila kritik tersebut kemudian diarahkan dengan meminta Kapolda dan Pangdam meninggalkan Riau.
“Kalau memang ada dugaan mafia solar, siapa pemainnya? Di mana praktiknya? Apa buktinya? Sampaikan kepada aparat penegak hukum dan mari kita kawal bersama. Jangan kemudian seluruh persoalan seolah-olah dibebankan kepada Kapolda dan Pangdam,” ujarnya.
Pernyataan Edy sebelumnya mencuat setelah dirinya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat dan instansi terkait di Pekanbaru, Rabu (23/9/2026).
Dalam forum tersebut, Edy mendorong pembentukan satuan tugas terpadu yang melibatkan kepolisian, TNI, kejaksaan dan instansi terkait untuk mengusut dugaan praktik mafia solar yang dinilai berkaitan dengan persoalan distribusi BBM di Riau.
Edy juga melontarkan kritik terhadap aparat dengan menyatakan Kapolda dan Pangdam sebaiknya pindah dari Riau apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Muridi menilai substansi desakan untuk membongkar dugaan penyelewengan BBM subsidi perlu didukung. Namun, menurutnya, dugaan tersebut harus diuji melalui data, alat bukti dan proses hukum.
“Kalau memang ada mafia solar, bongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau ada oknum yang bermain, siapa pun dia, proses sesuai hukum. Kami tidak akan membela pelanggaran. Tetapi jangan pula membuat tudingan tanpa pembuktian,” tegas Muridi.
Menurut Muridi, masyarakat justru membutuhkan jawaban konkret mengenai penyebab antrean solar serta langkah penyelesaiannya. Karena itu, polemik tersebut jangan sampai mengalihkan perhatian dari persoalan utama.
Ia juga menilai Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo tidak semestinya langsung ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas seluruh persoalan distribusi solar di Riau.
“Distribusi BBM melibatkan banyak pihak dan memiliki mekanisme pengawasan masing-masing. Kalau ada penyimpangan, telusuri jalurnya. Kalau ditemukan pelanggaran pidana, proses pelakunya. Jangan langsung menghakimi dua pimpinan institusi,” katanya.
Muridi menambahkan, kritik kepada TNI dan Polri tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, kritik akan jauh lebih kuat apabila didukung fakta yang dapat diuji.
“PW IWO Riau tidak antikritik. TNI dan Polri juga harus terbuka terhadap kritik. Tetapi kalau bicara dugaan mafia, tentu harus ada data dan bukti. Bicara itu mudah, membuktikan itulah yang ditunggu masyarakat,” tegasnya.
Muridi pun menantang siapa saja yang mengantongi bukti dugaan penyalahgunaan solar subsidi untuk menyerahkannya kepada aparat penegak hukum dan mengawasi proses penanganannya secara terbuka.
“Kalau Pak Edy memiliki data dan bukti, silakan buka dan serahkan. Kita kawal bersama. Kalau benar ada mafia, jangan berhenti pada pemain kecil. Bongkar sampai ke akar-akarnya dan tindak siapa pun yang terlibat,” ujarnya.
Menurut Muridi, penyelesaian persoalan kelangkaan solar jauh lebih penting dibandingkan memperpanjang perang pernyataan antartokoh.
“Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan. Rakyat membutuhkan solar tersedia, antrean terurai dan subsidi tepat sasaran. Kalau benar ada mafia, buktikan dan bongkar. Itu yang harus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
(Batubara).