RibakNews.com (Jakarta) –Tekad Presiden Prabowo Subianto untuk menyelenggarakan negara secara _clear and clean_, tentu wajib dipatuhi oleh seluruh instansi pengguna uang negara yang ada dibawah kendalinya, termasuk PT PLN (Persero) yang kini terus menuai sorotan.
Dalam beberapa pekan terakhir, surat kaleng lewat email seluruh pegawai PLN se Indonesia yang beredar luas, seolah membuka tabir kebobrokan perusahaan setrum plat merah itu. Dan semuanya tak lepas dari sepak terjang kontroversi sang Direktur Utama, Darmawan Prasodjo alias Darmo.
Selain isu negatif soal karakter eks Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan itu yang disebut-sebut sangat memanjakan orang-orangnya, sikap arogan terhadap pegawai _holding_ diluar _circle_ nya dan seputar kekayaan yang melonjak tajam selama menjadi Dirut, juga cukup menarik perhatian.
Selama tiga tahun memimpin, lonjakan kekayaan Darmo terlihat sangat luar biasa. Hal itu terlihat jelas dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Darmo yang dirilis KPK. Kekayaannya naik begitu signifikan dari tahun ke tahun selama menjabat.
Jika pada saat Darmo menjabat sebagai Wadirut PLN pada tahun 2020, total harta kekayaannya sesuai LHKPN hanya Rp14,1 miliar. Lalu di tahun 2021 setelah yang bersangkutan naik menjadi Dirut PLN, kekayannya naik ke angka Rp30,1 miliar.
Di tahun 2022, kekayaan Darmo terus menumpuk hingga menjadi Rp46,2 miliar. Dan terakhir sesuai LHKPN pada tahun 2023, kekayannya melonjak tajam hingga menjadi Rp70,9 miliar.
Dan ternyata, di balik tajirnya sang Dirut, isu utak atik jajaran pejabat di PLN, juga menunjukkan jejak yang sangat jelas. Ironisnya, Darmo sangat memprioritaskan orang-orang dibarisannya, sekalipun tak sesuai prosedur atau mekanisme dan jenjang karir semestinya.
Hal itu terendus dengan munculannya sejumlah pejabat ‘siluman’ yang tidak diketahui apa prestasi dan bagaimana peringkatnya sesuai hitungan perusahaan, namun tiba-tiba saja mendapat promosi luar biasa. Disinyalir semua bisa terjadi karena Darmo menggunakan _power_ nya sebagai orang nomor satu di PLN.
Menurut informasi dari sumber yang sangat layak dipercaya, sejumlah nama yang naik jabatan yang diduga tidak sesuai aturan diantaranya
1. Abdan H Satria, yang sebelum Vice President (VP) di Tranformasi Change Office (TCO), mendadak naik menjadi Executive Vice President (EVP) BKI Direktorat Renbang.
2. Bramantiyo AP, yang sebelumnya Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jogja, melompat tinggi menjadi VP di TCO. Karirnya kemudian terus melesat dan saat ini menduduki jabatan EVP CES Direktorat Retail
3. Anna Maria, Manager Sub Bidang (MSB) TCO yang langsung dinaikkan VP TCO.
4. Nuraida Puspita, yang sebelumnya juga MSB TCO, juga naik menjadi VP ED Direktorat Retail
5. Ari Rahmat Indra Cahyadi, MSB yang sebelumnya langsung naik menjadi EVP STI dan kini ditempatkan sebagai Dirut PLN Icon Plus sebagai salah satu sub holding yang sangat mendapat perhatian khusus dari Darmo. Khusus untuk itu, kabarnya Ari Rahmad termasuk orang yang paling berjasa membantu kerja Darmo ketika pertama kali ditunjuk menjadi Wadirut.
Bahkan orang-orang pilihannya ini tak boleh diusik sedikitpun dan oleh siapapun, termasuk pejabat di PLN.
“Khususnya untuk Icon Plus. Pernah ada pejabat orang icon melaporkan pejabat holding karena mereka tidak suka, langsung dicopot pejabatnya. Pokoknya jangan diusik orang-orangnya (Darmo),” beber sejumlah pegawai PLN Pusat yang takut identitasnya dipublikasikan.
Kemudian, pada bulan April tahun 2022, Darmo juga sempat mengangkat tiga orang non pegawai yang disebutnya Pro Hire untuk menempati jabatan karir di PLN, yakni VP dan EVP yang semestinya menjadi jatah pegawai. Mereka adalah
1. Diah Ayu Permata Sari
Merupakan Tenaga Profesional / Pro Hire yang sempat ditempatkan sebagai EVP Komunikasi Korporat dan CSR pada Direktorat Sumber Daya Manusia PLN Kantor Pusat. Namun kini posisinya sudah diganti dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya saat ini.
2. Grenata Louhenapessy
Tenaga Profesional / Pro Hire yang juga diangkat sebagai EVP Manajemen Regulator PLN Kantor Pusat dan masih menjabat sampai saat ini.
Belakangan, Grenata diketahui memiliki _track record_ yang patut dipertanyakan. Berdasarkan jejak digital, ia merupakan putri dari eks Walikota Ambon Richard Louhenapessy.
Pada 4 Juli 2022 lalu, KPK mengumumkan bahwa Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon periode 2011-2016 dan 2017-2022 kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU.
Kasus itu turut menyeret Grenata Louhenapessy selaku Executive Vice President Divisi Regulasi PT PLN (Persero). Ia pun dipanggil KPK sebagai saksi pada September 2024 lalu. Sebelumnya ia juga sudah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), persisnya pada 17 Februari 2023 lalu.
3. Aditya Syarief Darmasetiawan
Tenaga Profesional / Pro Hire yang juga ditempat Darmo sebagai VP Digitalisasi Beyond KWH
Tak sebatas itu, Darmo diduga kuat benar-benar memaksimalkan kesaktiannya sejak ditunjuk menjadi nakhoda di PLN.
Buktinya, ia mampu mengangkat sejumlah Tenaga Alih Daya (kontrak/PKWTT 5 tahunan) menjadi pegawai organik (tetap) di PT Haleyora Power (anak perusahaan PLN) secara instant. Mereka adalah:
1.Taufik (Protokol Dirut)
2. Defri (Protokol Dirut)
3. Diki (KaPool dan sebagai partner Bulutangkis Dirut)
4. Riri (partner Bulutangkis Dirut)
5. Aang Suganda (Protokol Adi Lumakso Direktur Manajemen Pembangkitan)
6. Budioko
7. A. Saman
“Padahal banyak Tenaga Alih Daya yang melayani BOD/Direksi yang lain yang notabene lebih memiliki performance dan lebih kompeten,” cibir mereka lagi.
*Setelah Dicopot, Mendadak Dapat Promosi*
Diduga setelah surat kaleng dari Serikat Khusus atas nama Taufik Agam yang mengguncang PLN beredar luas, kabarnya Darmo mulai kasak kusuk menutupi busuk dibalik kebijakannya.
Salah satu jalan yang diambilnya selain merapatkan barisannya untuk mempertahankan posisi sebagai Dirut di era Prabowo, sejumlah nama yang sebelumnya dicopot, kini mulai diberi jabatan kembali.
Misalnya Maria I Gunawan. setelah sempat dipaksa ‘parkir’, belum sebulan ia mendadak mendapat promosi. Ia ditunjuk menjadi GM PLN UID Kaltimra menggantikan Agung Murdifi yang dimutasi menjadi GM UID Jawa Barat. Maria efektif bertugas pada 1 November 2024.
Padahal Dikutip dari surat kaleng yang beredar, “eks EVP CES ini dicopot karena masalah penyajian data pelanggan subsidi.Karena datanya tidak selesai sesuai harapan Ternyata data tersebut diduga akan digunakan sebagai salah satu program pencitraan DP di depan suksesor dari presiden terpilih. Disisi lain penanggung jawab data adalah Wahyu Ahadi (SDTI) dan ada evp Manajemen Digital. Tapi kenapa Wahyu Ahadi atau Evp Manajemen Digital tidak dicopot? penanggung jawab data itu adalah IT. Karena mungkin EVP MDG adalah diduga bawaan DP dari tempat DP bekerja sebelumnya. Kemudian Maria I Gunawan diganti oleh BAP yang notabene mantan anggota DP dan belum pernah menjadi Senior Manajer di unit, bagaimana mungkin memiliki Customer Experience yang hebat dan baru jadi MUP3 juga baru 1 kali”.
Kemudian, Abdul Muchlis, eks EVP ODJ yang harus melepaskan jabatannya karena dicopot. Santer beredar isu, pada 30 Oktober 2024 lalu, ia kembali menerima SK mendapat jabatan baru sebagai EVP di Direktorat Manajemen Risiko. Hanya saja kabar ini masih perlu didalami karena belum terlihat SK itu beredar.
Berdasarkan surat kaleng yang beredar, Abdul Muchlis Dicopot karena tidak memenuhi panggilan Darmo. Padahal saat itu ia sedang ada kegiatan PLN di Jogja.
Pejabat lain yang sebelumnya dicopot dan kabarnya mendadak mendapat promosi kembali adalah Eric Rosi Priyo Nugroho. Sebelumnya Eric dicopot dari GM PLN UID Sumatera Barat. Dan kabar terbaru, ia telah menerima SK pada 30 Oktober 2024 lalu untuk menjabat sebagai GM UID Bali, meski tugasnya baru efektif pada 1 Desember 2024 mendatang. Namun sama dengan Abdul Muchlis, soal pengangkat Eric juga masih perlu ditelusuri karena daftar mutasi yang mencantumkan namanya juga belum tersebar.
Sebelumnya, dikutip dari surat kaleng yang menerpa PLN, Eric Rosi dicopot karena diduga tidak memberikan trah dinasti eks EVP ODS, Agung Nugraha yang masuk dalam pejabat yang di _blacklist_ Darmo
Sementara itu, terkait semua hal negatif yang kini menyoroti PLN, belum ada sedikitpun respons dari para pejabat teras BUMN itu, termasuk dari Darmawan Prasodjo.
(Batubara).