RibakNews.com (Pekanbaru) —Isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang dipicu oleh alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan hangat.
Menyikapi polemik yang bergulir, Gubernur Riau secara terbuka telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan berkomitmen untuk segera mencari solusi terbaik, Langkah responsif Gubernur ini mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Riau.
Organisasi relawan tersebut meminta agar momentum ini dijadikan titik balik untuk fokus pada solusi konkret, bukan justru saling lempar tanggung jawab.
Permintaan Maaf dari Pemerintah Provinsi Dalam keterangan resminya, Gubernur Riau mengakui bahwa penyelarasan postur APBD demi mengakomodasi program nasional MBG berdampak cukup signifikan pada kondisi keuangan daerah. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan penataan ulang terhadap sejumlah program kerja yang sudah direncanakan.
“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Riau atas ketidaknyamanan dan kekhawatiran terkait isu defisit anggaran ini. Penyesuaian untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis memang menuntut formula anggaran yang besar, namun kami pastikan hak-hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas,” ungkap Gubernur Riau.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengklaim sedang melakukan rasionalisasi anggaran, mulai dari memangkas biaya perjalanan dinas hingga menunda proyek fisik non-prioritas guna menyeimbangkan neraca keuangan.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPD Projo Riau, Dodi Kurniawan, menegaskan bahwa program MBG adalah amanat nasional yang wajib didukung demi masa depan generasi muda. Namun, ia mengingatkan agar tata kelola anggaran daerah dilakukan dengan cermat sehingga tidak mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya.
Dodi meminta Pemprov Riau untuk fokus menyinkronkan anggaran secara bijak ketimbang mencari-cari alasan di balik defisit yang terjadi.
“Kami menghargai kebesaran hati Gubernur yang bersedia meminta maaf kepada publik. Namun, Projo Riau meminta komitmen nyata dari Gubernur untuk menyelesaikan masalah APBD Riau tanpa menyalahkan keadaan atau program tertentu, dan yang terpenting tanpa membuat masalah baru,” tegas Dodi Kurniawan.
Dodi Kurniawan juga memaparkan tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh Pemprov Riau dalam mengatasi defisit ini.
Pemangkasan anggaran harus menyasar pos-pos konsumtif birokrasi, bukan memotong anggaran yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
Proteksi Layanan Dasar: Memastikan sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan reguler, dan infrastruktur darurat tetap berjalan optimal tanpa hambatan dana.
Inovasi Pendapatan, Mendorong Pemprov Riau untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberikan beban pungutan baru kepada masyarakat.
Ujian Sinergi Anggaran
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis nasional yang memerlukan sinergi kuat antara APBN dan APBD.
Tantangan penyesuaian anggaran ini kini menjadi ujian nyata bagi kapasitas manajerial dan kepemimpinan di Provinsi Riau.
Kini, masyarakat bersama DPD Projo Riau menanti realisasi dari langkah rasionalisasi yang dijanjikan, Kebijakan yang diambil dalam waktu dekat akan membuktikan apakah Pemprov Riau mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus menyukseskan program strategis nasional secara beriringan.
(Batubara).