RibakNews.com (Jakarta) —Partai Demokrat secara resmi menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang beredar di media sosial dan sejumlah platform digital terkait dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kasus yang dikaitkan dengan program Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pernyataan resmi tertanggal 9 Juni 2026 yang ditandatangani Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, partai menegaskan bahwa AHY tidak memiliki hubungan maupun keterkaitan dengan individu bernama Sony Sonjaya sebagaimana disebut dalam unggahan yang beredar.
Partai Demokrat menyatakan bahwa AHY tidak mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun dengan Sony Sonjaya.
Selain itu, Demokrat juga membantah adanya tuduhan bahwa AHY pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun memberikan dukungan kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun urusan lainnya.
“AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” demikian salah satu poin dalam pernyataan resmi tersebut.
Partai Demokrat juga menyoroti penggunaan frasa “2 Orang Kolonel Usulan AHY” yang muncul dalam unggahan dimaksud. Menurut Demokrat, pemberitaan tersebut tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud dengan “AHY” maupun siapa yang dimaksud dengan “2 Orang Kolonel”.
Namun demikian, apabila frasa tersebut merujuk kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Demokrat menyebut bahwa apabila frasa tersebut diarahkan kepada AHY, maka tuduhan tersebut dinilai sebagai fitnah dan tidak mengandung kebenaran.
Dalam pernyataannya, Partai Demokrat juga menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers serta mendukung kerja jurnalistik yang profesional.
Meski demikian, partai berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, serta berdasarkan fakta yang telah terverifikasi.
Pernyataan resmi tersebut diterbitkan di Jakarta pada 9 Juni 2026 sebagai bentuk klarifikasi sekaligus respons terhadap informasi yang berkembang di ruang publik.
(Batubara).