RibakNews.Com (Meranti) –Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman menilai Bupati Muhammad Adil hanya ingin menunjukan kesombongan saja dengan melawan Mendagri.
Di juga mengatakan bahwa, tidak ada alasan bagi Bupati Kepulauan Meranti itu untuk tidak hadir mengikutirapat koordinasi (rakor) gubernur, bupati/walikota, serta lurah dan camat se-Provinsi Riau yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (08/01/2023), di Pekanbaru.
“Bupati Meranti Adil tak datang dalam rakor itu, padahal tak alasan bagi dia untuk tidak hadir. Jadi, saya menilai dia hanya ingin menunjukan kesombongan saja dengan melawan Mendagri,” kata Iskandar.
Iskandar mempertanyakan apa yang menjadi alasan Bupati Adil untuk tidak datang Rakor bersama Mendagri, jika urusannya paripurna, bisa saja paripurna dengan DPRD Meranti yang waktunya bersamaan itu diwakilkan kepada Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
“Ini bisa diwakilkan kepada wakil bupati Meranti atau Sekda, karena Sekda ketua tim TAPD,” ucap Iskandar.
Kalau Bupati Adil menganggap Paripurna pernyataan modal itu penting sehingga dia harus hadir, sambung Iskandar, seharusnya Bupati Adil meminta wakilnya untuk hadir Rakor bersama Mendagri.
“Tapi apa yang dilakukan Bupati Adil, dia sama sekali tidak mendisposisikan kepada siapapun untuk hadir Rakor bersama Mendagri, bahkan kabarnya camat dan lurah dilarang untuk hadir. Jelaskan, dari sini kita bisa menilai bahwa Bupati Adil melawan Mendagri,” ungkap Iskandar.
Sikap Bupati Adil ini, ucap Iskandar, sangat merugikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karenanya, Iskandar sangat setuju jika Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah bersikap tegas terhadap Bupati Meranti Adil.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Mendagri, Tito Karnavian mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Kepulauan Meranti, M Adil dalam rapat koordinasi (Rakor) lurah dan camat se-Riau di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (8/11/2022) pagi. Sebab, dalam rakor yang dihadiri langsung oleh Mendagri ini, tidak hanya bupatinya saja yang alpa, tetapi juga tidak mengirimkan utusan.
“Saya nggak tahu kalau nggak hadir. Nanti pak gubernur akan cek, saya juga akan minta Irjen saya pak Tomsi untuk cek kenapa dia (Bupati Meranti, red) tidak hadir. Kita punya etika dalam pemerintahan, Kalau ada Mendagri disini sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, harusnya hadir,” sesal Tito.
Sehingga, mantan Kapolri ini mempertanyakan apa alasan ketidakhadiran itu. Menurutnya, jika pucuk pimpinan daerah tak bisa datang, maka minimal perwakilan atau utusannya harus ada.
“Kalau tidak hadir ya nanti akan saya pertimbangkan juga, karena nanti kepentingan daerah ini akan banyak sekali yang berurusan dengan Kemendagri. Saya belum tahu alasannya apa, makanya kita mau tahu alasannya apa. Kalau nggak bisa hadir pun harusnya diwakilkan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil menjelaskan alasannya tidak bisa hadir dalam rakor tersebut dikarenakan harus menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Kepulauan Meranti. Hal itu mengingat waktu pembahasan di paripurna ini sangat mendesak.
“Kita ada pembahasan di paripurna hari ini, dan waktu kita sudah tidak banyak lagi untuk membahas anggaran 2023,” tutur Adil, Selasa (8/11/2022).
Adil juga menegaskan bahwa alasannya lainnya tidak hadir karena undangan tersebut juga bukan dari Kementerian tapi dari Gubernur Riau, dan ia mengaku sudah menyampaikan kepada Kemendagri terkait ketidakhadirannya itu.
“Itu kan acara gubernur bukan acara kementerian, jadi saya rasa lebih penting lagi untuk membahas anggaran di Meranti ini, dan saya juga sudah ditelpon sama pihak kemendagri melalui ajudannya dan sudah saya jelaskan,” pungkasnya.
(Redaksi).